KPK Selidiki Asal Usul Harga Kepala Bapeda Makassar Rp56,4 Miliar

  • Whatsapp
Irwan Rusfiady Adnan

MAKASSAR, SULSEL – Viral harta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kota Makassar Rp56,4 miliar. Apalagi kenaikan harta tersebut hanya dalam setahun Rp48 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memperhatikan hal tersebut.

Bacaan Lainnya

Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah IV, Niken Aryati mengatakan, Irwan Adnan akan diperiksa KPK. Hartanya memang cukup jadi perhatian dibanding PNS eselon II lainnya.

“Nanti ada prosesnya lebih lanjut, akan ada pemeriksaan dan penjelasan. Ditanyakan kejelasan asal usul dari hartanya,” kata Niken di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4/ 2021) dikutip suarasulsel.id.

Niken mengatakan, harta Irwan Adnan bisa saja dipertanggungjawabkan. Artinya tidak ada masalah. Namun, KPK belum bisa menyimpulkan, sebab masih diselidiki.

“Sedang ditindaklanjuti oleh KPK,” sebutnya.

Harta kekayaan Kepala Bapenda Makassar, Irwan Adnan jadi sorotan. Karena dalam tempo satu tahun, kenaikan hartanya mencapai Rp 48 miliar lebih.

Hal tersebut diketahui dari aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.

BACA JUGA: Momen Paskah, Sejumlah Elemen Aksi di Depan Gereja Katedral Makassar

BACA JUGA: 600 Drive GoJek di Makassar Jalani Vaksinasi

BACA JUGA: BMKG: Sulsel Potensi Hujan Lebat dalam Sepekan

Irwan Adnan terakhir melaporkan hartanya pada 31 Desember 2019. Harta Adnan tercatat Rp 56,4 miliar.

Padahal, pada tahun 2017, harta Adnan hanya Rp8,2 miliar lebih. Kenaikan drastis terjadi setahun berikutnya.

KPK mencatat, harta Adnan di tahun 2018 mencapai Rp53,6 miliar lebih. Naik lagi menjadi Rp56,4 miliar pada tahun 2019.

Adnan bahkan mendaftarkan 24 bidang lahannya di Kota Makassar dan Jakarta dengan harga yang cukup fantastis. Ada lahan yang tercatat hingga Rp 6,5 miliar.

Namun menurut Adnan, hartanya bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang dilaporkan di LHKPN bisa dipertanggungjawabkan.

“LHKPN yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK. Dan apa yang saya lakukan itu tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara,” ujarnya.

Saat melaporkan harta kekayaan yang melonjak itu, Irwan mengaku telah berkoordinasi dengan KPK. (red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *